Medan – FKM USU: FKM USU bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil (CSO) dalam koalisi regional selenggarakan FGD untuk membangun dan memperkuat keterlibatan Koalisi dalam advokasi. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang rapat FKM USU Lt 2 pada 20 Oktober Tahun 2026. Forum ini membahas kebutuhan air bersih dan sanitasi masyarakat pesisir serta penguatan koordinasi Koalisi Sanitasi dan Air Bersih (Kosasih), yang telah terbentuk sejak 2024. Pertemuan melibatkan KPPI Kota Medan, Koalisi PRIMA, FITRA Sumut, akademisi, jurnalis, kelompok perempuan, dan organisasi penyandang disabilitas. Ketua KPPI Kota Medan, Nilawati, menyoroti kesulitan warga Bagandeli, Kecamatan Medan Belawan, memperoleh air bersih. Pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan air mencapai Rp150.000–Rp300.000 per bulan. Revitalisasi sumur bor yang tidak beroperasi menjadi salah satu alternatif yang dibahas, tetapi masih menghadapi kendala pendanaan. Perwakilan FKM USU, Sri Malem Indirawati dan Syarifah, mendorong pendataan kebutuhan air bersih secara terperinci, meliputi jumlah lingkungan, kepala keluarga, kondisi akses air, serta rumah tangga yang belum terlayani. Pemetaan lokasi potensial sumur bor dan ketersediaan lahan diperlukan sebagai dasar pengajuan dukungan melalui musyawarah perencanaan pembangunan maupun program pengabdian kepada masyarakat. FITRA Sumut menekankan pentingnya pengawasan anggaran agar manfaat program menjangkau rumah tangga. Koalisi juga merencanakan audiensi dengan pemerintah daerah dan Bappeda. Alternatif dukungan melalui tanggung jawab sosial perusahaan turut dibahas, disertai perlunya kesiapan masyarakat dalam mengelola iuran dan pemeliharaan fasilitas. Advokasi ini sejalan dengan SDGs 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera melalui perhatian terhadap risiko kesehatan akibat kondisi lingkungan; SDGs 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak melalui dorongan perluasan akses dan keberlanjutan layanan; serta SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan melalui kolaborasi perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, pemerintah, media, dan dunia usaha. Penguatan koalisi diharapkan membantu memastikan kebutuhan masyarakat pesisir, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas, mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan.